Pegertian paradigma
Pembangunan kesehatan masih dipandang dari paradigma sakit, bukan paradigma sehat. Paradigma sinonim dengan modal, pola dan contoh. Dalam arti yang lebih luas, paradigma dapat berarti suatu cara berpikir dan bertindak. tentu suatu yang keliru dalam melihat arti esensi dari paradigma. Kekeliruan inilah, yang mengarahkan mayoritas pemerintah daerah dan dinas kesehatan di Indonesia, salah kaprah dalam cara berpikir dan bertindak di bidang pelayanan kesehatan. Pemda terjebak dalam mengurusi orang sakit dan kurang memperhatikan upaya preventif. Bagi dinkes, tanggung-jawabnya seakan hanya bagaimana menyembuhkan orang sakit. Mereka seakan lupa bagaimana menjaga orang sehat, agar tidak jatuh sakit. Kritik itu kemudian diberikan solusi, yakni dengan menangani pelayanan kesehatan dalam bentuk preventif dan promotif dengan mengarahkan masyarakat agar hidup dalam lingkungan sehat dan mendorong masyarakat berprilaku sehat.
Paradigma sakit
Paradigma sakit adalah cara pandang dalam upaya kesehatan yang mengutamakan upaya kuratif dan rehabilitatif. Penanganan kesehatan penduduk menekankan pada penyelenggaraan pelayanan di rumah sakit, penanganan penduduk yang sakit secara individu dan spesialistis. Hal ini menjadikan kesehatan sebagai suatu yang konsumtif. Sehingga menempatkan sektor kesehatan dalam arus pinggir (sidestream) pembangunan (Does Sampoerna, 1998).
Pelayanan kesehatan masyarakat (public health service), selalu saja berarti ; pelayanan kesakitan masyarakat atau melayani masyarakat yang sakit belaka. Program kesehatan, memang semuanya nyaris hanya untuk mengurusi orang sakit. Orang sehat seakan-akan terabaikan dalam program nasional. Jadi kalau mau tetap sehat, urus diri sendiri, karena itu bukan urusan negara, pemda atau dinas kesehatan. Asuransi kesehatan, juga seringkali berarti asuransi kesakitan yang berarti nanti kalau sakit baru berurusan dengan asuransi. Kesalah-kaprahan dalam bidang pelayanan kesehatan hingga masalah asuransi kesehatan tersebut, masih sangat kuat menjangkiti pikiran masyarakat luas. Negara juga ikut berperan dalam penyebaran kesalah-kaprahan itu. Program yang ditawarkan negara di bidang kesehatan, memang semuanya diarahkan untuk orang-orang sakit seperti JPKM (Jaringan Pengaman Kesehatan Masyarakat), Askin-Gakin/Askes-Gakin (Asuransi Kesehatan-Keluarga Miskin) hingga Jamkesmas (Jaminan Kesehatan masyarakat). Iklan layanan masyarakat yang berkaitan dengan program-program tersebut, memang cenderung ditujukan kepada orang-orang sakit atau yang mungkin mau sakit. Realitas yang tak teringkari dan terbantahkan hanya dengan debat café (perdebatan semiotik di café) dan sekilas argumentasi dalam talk show.
Paradigma sehat.
Pentingnya penerapan paradigma pembangunan kesehatan baru, yaitu PARADIGMA SEHAT merupakan upaya untuk lebih meningkatkan kesehatan bangsa yang bersifat proaktif. Paradigma sehat tersebut merupakan model pembangunan kesehatan yang dalam jangka panjang mampu mendorong masyarakat untuk bersikap mandiri dalam menjaga kesehatan mereka sendiri melalui kesadaran yang lebih tinggi pada pentingnya pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif.
Tujuan pembangunan paradigma sehat adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang optimal.
Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif, serta mapu memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat dengan komitmen yang tinggi terhadap kemanusiaan dan etika, dan dilaksanakan dengan semangat pemberdayaan dan kemitraan yang tinggi. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan memberikan prioritas kepada upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit di samping penyembuhan dan pemulihan kesehatan. Pelayanan kesehatan baik oleh pemerintah maupun masyarakat harus diselenggarakan secara bermutu, adil dan merata dengan memberikan perhatian khusus kepada penduduk miskin, anak-anak, dan para lanjut usia yang terlantar, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Prioritas diberikan pula kepada daerah terpencil, pemukiman baru, wilayah perbatasan dan daerah kantong-kantong keluarga miskin.
Startegi paradigma sehat.
Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan strategi pembangunan nasional berwawasan kesehatan, profesionalisme, desentralisasi dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat dengan memperhatikan berbagai tantangan yang ada saat ini dan dimas depan antara lain krisis ekonomi, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta globalisasi dan demokratisasi. Dalam perkembangan kebijaksanaan pembangunan kesehatan maka memasuki era reformasi untuk Indonesia baru telah terjadi perubahan pola pikirdan konsep dasar strategis pembangunan kesehatan dal;am bentuk paradigma sehat. Sebelumnya pembangunan kesehatan cenderung menggunakan paradigma sakit dengan menekankan upaya-upaya pengobatan (kuratif) terhadap masyarakat Indonesia.
Perubahan paradigma kesehatan dan pengalaman kita dalam menangani masalah kesehatan di waktu yang lalu, memaksa kita untuk melihat kembali prioritas dn penekanan program dalam upaya meningkatkan kesehatan penduduk yang akan menjadi pelaku utama dan mempertahankan kesinambungan pembangunan. Untuk membentuk manusia Indonesia menjadi sumber daya manusia sehat-produktif-kreatif, kita harus berfikir dan agak berbeda dengan apa yang kita lakukan sekarang. Kita perlu re-orientasi dalam strategi dan pendekatan. Pembangunan penduduk yang sehat tiadk bias dilakukan melalui pengobatan yang sedikit saja.
Perubahan paradigma dan re-orientasi mendasar yang perlu dilakukan adalah paradigma atau konsep yang semula menekankan pada penyembuhan penyakit berupa pengobatan dan meringankan beban penyakit diubah ke arah upaya peningkatan kesehatan dari sebagian besar masyarakat yang belum jatuh sakit agar bias lebih berkontribusi dalam pembangunan.
Pembangunan kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang diupayakan oleh pemerintah. Dalam melaksanakan pembangunan kesehatan di tengah beban dan permasalahan kesehatan yang semakin pelik, dibutuhkan strategi jitu untuk menghadapinya. Dalam mengatasi masalah kesehatan dapat digunakan beberapa strategi utama, antara lain:
1) Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat. Sasaran utama strategi ini adalah seluruh desa menjadi desa siaga, seluruh masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat serta seluruh keluarga sadar gizi.
2) Meningkatkan akses masyarakat tehadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.
Sasaran utama strategi ini adalah ; Setiap orang miskin mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu; setipa bayi, anak, dan kelompok masyarakat risiko tinggi terlindungi dari penyakit; di setiap desa tersedia SDM kesehatan yang kompeten; di setiap desa tersedia cukup obat esensial dan alat kesehatan dasar; setiap Puskesmas dan jaringannya dapat menjangkau dan dijangkau seluruh masyarakat di wilayah kerjanya; pelayanan kesehatan di setiap rumah sakit, Puskesmas dan jaringannya memenuhi standar mutu.
3) Meningkatkan sistem surveillans, monitoring dan informasi kesehatan.
Sasaran utama dari strategi ini adalah : setiap kejadian penyakit terlaporkan secara cepat kepada desa/lurah untuk kemudian diteruskan ke instansi kesehatan terdekat; setiap kejadian luar biasa (KLB) dan wabah penyakit tertanggulangi secara cepat dan tepat sehingga tidak menimbulkan dampak kesehatan masyarakat; semua ketersediaan farmasi, makanan dan perbekalan kesehatan memenuhi syarat; terkendalinya pencemaran lingkungan sesuai dengan standar kesehatan; dan berfungsinya sistem informasi kesehatan yang evidence based di seluruh Indonesia.
4) Meningkatkan pembiayaankesehatan.
Sasaran utama dari strategi ini adalah : pembangunan kesehatan memperoleh prioritas penganggaran pemerintah pusat dan daerah; anggaran kesehatan pemerintah diutamakan untuk upaya pencegahan dan promosi kesehatan; dan terciptanya sistem jaminan pembiayaan kesehatan terutama bagi rakyat miskin.
Program-program Pembangunan Kesehatan
a. Program pokok kesehatan
1. Pokok Program Perilaku, Pemberdayaan dan Kemandirian masyarakat
2. Pokok Program Lingkungan Sehat
3. Pokok Program Upaya Kesehatan
4. Pokok Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
5. Pokok Program Pengembangan Kebijaksanaan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan.
6. Pokok Program Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
b. Program kesehatan unggulan
1. Program Pencegahan Penyakit Menular termasuk Imunisasi
2. Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja
3. Program Pencegahan Kecelakaan & Rudapaksa, termasuk Keselamatan lalulintas
4. Program Kesehatan Keluarga, Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana
5. Program Peningkatan Perilaku Hidup Sehat
6. Program Pengawasan Obat Bahan Berbahaya Makanan & Minuman
7. Program Lingkungan Pemukiman, Air dan Udara Sehat
8. Program Perbaikan Gizi
9. Program Anti Tembakau, Alkohol dan Madat
10. Program Kebijaksanaan Kesehatan. Pembiayaan Kesehatan & Hukum Kesehatan
Jumat, 05 Juni 2009
DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT DALAM
PEMBANGUNAN KESEHATAN
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami mampu menyelesaikan makalah dengan judul “Derajat Kesehatan Masyarakat dalam Pembangunan Kesehatan”
Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya makalah ini. Sebab tanpa campur tangan mereka, makalah ini tidak dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
Makalah ini dibuat dengan harapan dapat menjadi referensi dan bahan bacaan baik bagi mahasiswa dan masyarakat luas.
Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan .Oleh karena itu kami mengharapkan saran,ide, maupun kritik membangun demi kesempurnaan makalah ini. Akhir kata ,semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Makassar, 25 Mei 2009
Penyusun
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR……………………………………………………................... 1
DAFTAR ISI………………………………………………………………............. ........ 2
BAB I
PENDAHULUAN
a. Latar Belakang ………………………………………………………………. 3
b. Rumusan Masalah …………………………………………………………… 4
c. Tujuan Makalah.……………………………………………………………... 4
BAB II
PEMBAHASAN
a. Pengertian pembangunan kesehatan …….…................................................ 5
b. Pembangunan kesehatan dan kesejahteraan sosial........................................ 7
c. Derajat kesehatan masyarakat dalam pembangunan kesehatan..................... 8
BAB III
PENUTUP
a. Kesimpulan.................................................................................................. 11
b. Saran............................................................................................................ 11
DAFTAR PUSTAKA................................................................................................ 12
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang.
Pembangunan kesehatan di Indonesia secara strategis akan dicapai melalui Indonesia Sehat 2010, dengan demikian maka arah pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, memberdayakan masyarakat dalam bidang kesehatan dan pemberantasan penyakit serta penyehatan lingkungan. Namun banyak hambatan yang harus dilalui untuk optimalisasi derajat kesehatan masyarakat baik dari sisi ketersediaan, keterjangkauan, cakupan maupun mutu pelayanan kesehatan itu sendiri.
Segala upaya telah dilakukan untuk mengatasi hal tersebut dalam rangka peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, baik peningkatan sarana dan prasarana, sumber daya tenaga kesehatan serta peralatan kesehatan, dengan bersumber pembiayaan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Luar Negeri, APBD I dan APBD maupun kerja sama dengan pihak swasta dan swadaya masyarakat.
Pembangunan kesehatan adalah bagian integral dari Pembangunan Nasional yang pada hakekatnya merupakan upaya untuk mencapai kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar terwujud derajat kesehatan yang optimal. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasl 28 ayat (1) dan Undang -Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, yaitu melalui pembangunan kesehatan salah satu hak dasar masyarakat yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dapat dipenuhi. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai investasi untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)yang dapat diukur melalui Index Pembangunan Manusia (IPM). Kesehatan merupakan salah komponen utama dalam IPM yang dapat mendukung terciptanya SDM yang sehat, cerdas, terampil dan ahli menuju keberhasilan Pembangunan Kesehatan. Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan telah dilakukan perubahan cara pandang (mindset) dari paradigma sakit menuju paradigma sehat sejalan dengan Visi Indonesia Sehat 2010.
B. Rumusan Masalah.
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :
1) Pengertian pembangunan kesehatan.
2) Pembangunan kesehatan dan kesejahteraan sosial.
3) Derajat kesehatan masyarakat dalam pembangunan kesehatan.
C. Tujuan Makalah.
Makalah ini disusun dengan tujuan :
1) Untuk mengetahui pengertian pembangunan kesehatan.
2) Untuk mengetahui hubungan pembangunan kesehatan dengan kesejahteraan sosial.
3) Untuk mengetahui derajat kesehatan dalam pembangunan kesehatan.
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pembangunan Kesehatan.
Pembangunan kesehatan yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah kita untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat untuk selalu sehat adalah merupakan tujuan utama. Dalam mengantisipasi tantangan yang akan datang untuk menuju kondisi yang diinginkan, secara terus menerus kesehatan mengembangkan peluang dan inovasi baru. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan, sehingga akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.
Visi merupakan cara pandang jauh kedepan dari Dinas Kesehatan kemana akan diarahkan dan apa yang akan dicapai maupun diperoleh. Untuk menuju masa depan sesuai kondisi yang diinginkan, maka Dinas Kesehatan perlu secara terus menerus untuk meraih segala peluang dan mengembangkan inovasi. Semakin kompleks dan meningkatnya hambatan, tantangan dan tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang prima untuk mendorong mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul dengan selalu melakukan upaya perubahan yang lebih baik dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan manfaat. Dalam kontek pembangunan sebagaimana tertuang dalam visi pembangunan Indonesia Sehat 2010 diperlukan :
1. Peningkatan mutu dan professional tenaga paramedis yang mendukung upaya peningkatan kesehatan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat hinggadaerah terpencil dan perbatasan.
2. Serta memelihara mutu lembaga dan mutu pelayanan termasuk sarana, prasarana dalam bidang medis dan obat yang harganya dapat dijangkau oleh masyarakat.
Penjelesan mengenai Visi tersebut dapat mengandung pemahaman yakni : Pembina, aparat yang bisa melakukan bimbingan teknis, pelatihan, supervisi, pengarahan, penjabaran pedoman-pedoman umum, teknis dan operasional. Profesional, cakap dan terampil, bermutu tinggi, berdisiplin serta mampu melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien. Menguasai IPTEK (keahlian) dan informasi yang sesuai dengan bidang tugasnya serta mempunyai kepekaan sosial yang tinggi. Meningkatkan derajat kesehatan yakni meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) serta menurunnya angka kematian dan seterusnya.
Untuk mencapai visi tersebut diatas, maka dipandang perlu pula untuk menggariskan beberapa Misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dinas Kesehatan sebagai berikut :
1. Meningkatkan dan mendayagunakan Sumber Daya Manusia
2. Mewujudkan lingkungan organisasi yang kondusif untuk aparatur berkarya,
berdedikasi dan berprestasi.
3. Mempermudah akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan
standard mutu.
4. Berperan aktif terhadap permasalahan kesehatan yang berskala nasional dan lintas
provinsi.
Arah Kebijakan Pembangunan Kesehatan :
1. Pembangunan kesehatan diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, yang diarahkan kepada penurunan angka kematian bayi, ibu maternal, dan masyarakat rentan melalui peningkatan kesehatan Lingkungan, peningkatan promosi kesehatan, dan peningkatan pelayanan kesehatan melalui Upaya kesehatan;
2. Meningkatkan status gizi masyarakat yang diarahkan peda penurunan kasus gizi kurang, dan buruk, serta lebih terutama pada bayi dan anak-anak, anak-anak sekolah, dan kelompok masyarakat rentan;
3. Untuk meningkatkan pelayanan dan penyusunan kebijakan kesehatan yang mampu mengantisipasi tuntutan pelayanan kesehatan yang berkembang, maka diarahkan kepada program dan kegiatan peningkatan Informasi dan Penelitian, yang mampu merekomendasikan langkah-langkah kebijakan, program dan kegiatan yang lebih akuntabel;
4. Peningkatan manajemen pelayanan kesehatan diarahkan kepada efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya dalam upaya meningkatkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan;
5. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat yang diarahkan kepada :
a. Seluruh desa menjadi desa siaga;
b. Seluruh masyarakat berprilaku sehat;
c. Seluruh keluarga sadar gizi;
6. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, yang diarahkan pada :
a. Setiap orang miskin mendapat pelayanan kesehatan yang bermutu;
b. Setiap bayi, anak, ibu hamil, dan kelompok masyarakat berisiko tinggi
terlindungi dari penyakit;
c. Disetiap desa tersedia sumber daya kesehatan yang kompeten;
d. Disetiap desa tersedia cukup obat essential dan alat kesehatan dasar;
e. Setiap puskesmas dan jaringannya dapat menjangkau dan dijangkau seluruh masyarakat diwilayah kerjanya;
f. Pelayanan kesehatan disetiap rumah sakit, puskesmas, dan jaringannya memenuhi standar mutu;
7. Meningkatkan sistem surveilans, monitoring dan informasi kesehatan yang diarahkan kepada kegiatan kesehatan.
8. Meningkatkan pembiayaan kesehatan, yang diarahkan kepada terpenuhinya kebutuhan pembiayaan kesehatan masyarakat baik yang bersumber dari APBD kabupaten kota, APBD Provinsi maupun APBN Nasional, serta dana-dana dukungan masyarakat.
B. Pembangunan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
Tuhan memberikan mandat kepada manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi. Menjadi khalifah tentu membutuhkan stamina prima. Tak mungkin menjalankan fungsi khalifah secara optimal, jika ditopang tubuh yang renta dan sakit-sakitan. Tubuh yang sehat dan kuat menjadi sarana penting untuk melaksanakan amanah besar tersebut. Kesehatan tubuh tak bisa dicapai dalam waktu sekejap. Harus ada persiapan, sarana dan usaha yang wajib dipenuhi. Ajaran Islam memberikan panduan paripurna untuk merencanakan pembangunan kesehatan dan kesejahteraan sosial.
Masalah kesehatan dan kesejahteraan sosial belum menjadi prioritas bagi pembangunan negara. Pembangunan kesehatan di Indonesia juga belum berdasarkan nilai relijius yang paripurna. Sederet bukti menjadi catatan buruknya status kesehatan masyarakat yang didominasi penyakit menular, kekurangan gizi, rendahnya daya jangkau pelayanan kesehatan, dan tingginya angka kematian balita (mencapai 35 anak per 1000 kelahiran pada tahun 2000). Belum lagi 1,7 juta anak balita mengalami gizi buruk, dan 10%-nya mengalami gizi buruk berstatus berat. Pelayanan kesehatan hanya menjangkau 40% desa di seluruh Indonesia, dan fasilitas asuransi kesehatan cuma dinikmati 14% penduduk. Negeri ini juga menjadi salah satu sarang penyebaran AIDS dan penyalahgunaan narkoba. Kegagalan pemberantasan tuberculosa dan malaria menambah daftar hitam, termasuk tingkat gangguan mental 10–14% dari total penduduk Indonesia.
Sebenarnya tidak terlalu sulit merunut penyebab gagalnya pembangunan bidang kesehatan. Status kesehatan masyarakat rendah akibat tidak adanya sistem pembiayaan kesehatan nasional, serta pelaksanaan pembangunan kesehatan yang tidak efisien dan efektif. Kebocoran anggaran kesehatan bukan rahasia lagi, apalagi kemauan politik pemerintah yang sangat rendah. Akhirnya pelayanan kesehatan yang bermutu hanya dinikmati segelintir orang yang mampu, sementara mayoritas masyarakat merasakan pelayanan seadanya.
Tidak ada pilihan lain, kesehatan adalah modal utama bagi kekuatan bangsa. Bukan sehat yang setengah-setengah, melainkan kesehatan paripurna. Artinya, keadaan tubuh, mental, moral, sosial dan spiritual memungkinkan manusia hidup sejahtera untuk beribadah kepada Sang Pencipta.
Akan tetapi, menjadi sehat secara perorangan tidak sama dengan visi kesehatan sebuah bangsa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang merengkuh prestasi di segala bidang. Manusia Indonesia perlu memiliki derajat kesehatan tinggi, cerdas, kuat, dan terampil. Untuk itu, pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata adalah hak dasar yang harus diperoleh seluruh anggota masyarakat.
Visi kesehatan paripurna menetapkan beberapa agenda strategis sedang diupayakan pemerintah secara berkelanjutan. Pemerintah jelas mempunyai peran penting sebagai fasilitator dan regulator. Karenanya sistem dan undang-undang kesehatan disempurnakan dengan peta pemerataan jangkauan pelayanan. Pemerintah mencanangkan kuota anggaran 20% dari APBN dialokasikan untuk dana kesehatan.
Aspek kesejahteraan sosial wajib memperhatikan kondisi para penyandang cacat yang kini berjumlah sekitar 20 juta orang. Pengelolaan panti rehabilitasi dilengkapi dengan penyediaan sarana publik yang ramah. Kebutuhan anak yatim dan janda miskin juga diperhatikan, terutama mereka yang menjadi pengungsi (hampir 2 juta orang) dan berada di daerah konflik.
C. Derajat Kesehatan Masyarakat dalam Pembangunan Kesehatan.
Dengan meningkatnya pelayanan kesehatan, pemerintah berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Salah satu upaya Pemerintah dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah dengan penyediaan fasilitas kesehatan terutama Puskesmas dan Puskesmas Pembantu karena kedua fasilitas tersebut dapat menjangkau segala lapisan masyarakat hingga kedaerah terpencil. Upaya pemerintah mengutamakan pembangunan dibidang kesehatan mempunyai beberapa kepentingan antara lain meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara luas yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan lebih dini lagi adalah untuk menurunkan angka kematian bayi/balita.
Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang baik selain dengan penyediaan berbagai fasilitas kesehatan, juga melalui penyuluhan kesehatan agar masyarakat dapat berprilaku hidup sehat. Adapun upaya untuk menilai keberhasilan pembangunan dibidang kesehatan salah satunya adalah dengan berdasarkan situasi derajat kesehatan. Oleh karena itu derajat kesehatan merupakan keharusan guna menilai hasil pelaksanaan program kesehatan yang dijalankan. Derajat kesehatan merupakan salah satu ukuran kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia. Sebagaimana lazimnya untuk menggambarkan derajat kesehatan digunakan indikator kualitas utama seperti angka kematian, kesakitan, kelahiran, status gizi dan lain-lain. Guna menilai keberhasilan pembangunan kesehatan maupun sebagai dasar dalam menyusun rencana untuk masa yang akan datang mutlak diperlukan analisa situasi derajat kesehatan tersebut.
Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang baik selain dengan penyediaan berbagai fasilitas kesehatan, juga melalui penyuluhan kesehatan agar masyarakat dapat berprilaku hidup sehat. Adapun upaya untuk menilai keberhasilan pembangunan dibidang kesehatan salah satunya adalah dengan berdasarkan situasi derajat kesehatan. Oleh karena itu derajat kesehatan merupakan keharusan guna menilai hasil pelaksanaan program kesehatan yang dijalankan.
Derajat kesehatan merupakan salah satu ukuran kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia. Sebagaimana lazimnya untuk menggambarkan derajat kesehatan digunakan indikator kualitas utama seperti angka kematian, kesakitan, kelahiran, status gizi dan lain-lain. Guna menilai keberhasilan pembangunan kesehatan maupun sebagai dasar dalam menyusun rencana untuk masa yang akan datang mutlak diperlukan analisa situasi derajat kesehatan tersebut. Dalam analisa sejauh mungkin diungkapkan tentang faktor-faktor seperti lingkungan, perilaku dan upaya pelayanan kesehatan yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat dan penyebaran menurut waktu, tempat kejadian sehingga dapat dibuat pula kecenderungan untuk masa yang akan datang.
Derajat Kesehatan yang optimal akan dilihat dari unsur kualitas hidup serta unsur-unsur mortalitas dan yang mempengaruhinya seperti morbiditas dan status gizi. Untuk kualitas hidup yang digunakan sebagai indikator adalah Angka Kelahiran Hidup Waktu Lahir, sedangkan untuk mortalitas telah disepakati yakni Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup, Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup dan Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup.
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan.
a) Pembangunan kesehatan yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah kita untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat untuk selalu sehat adalah merupakan tujuan utama. Dalam mengantisipasi tantangan yang akan datang untuk menuju kondisi yang diinginkan, secara terus menerus kesehatan mengembangkan peluang dan inovasi baru.
b) Masalah kesehatan dan kesejahteraan sosial belum menjadi prioritas bagi pembangunan negara. Pembangunan kesehatan di Indonesia juga belum berdasarkan nilai relijius yang paripurna.
c) Pemerintah dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah dengan penyediaan fasilitas kesehatan terutama Puskesmas dan Puskesmas Pembantu karena kedua fasilitas tersebut dapat menjangkau segala lapisan masyarakat hingga kedaerah terpencil. Upaya pemerintah mengutamakan pembangunan dibidang kesehatan mempunyai beberapa kepentingan antara lain meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara luas yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan lebih dini lagi adalah untuk menurunkan angka kematian bayi/balita.
B. Saran.
a) Setelah membaca makalah ini, penulis berharap pembaca lebih mendapatkan pengetahuan tentang kesehatan dalam kehidupan sehingga pembaca dapat lebih dapat menjaga kesehatan.
b) Upaya sebaiknya dilakukan pemerintah dan kita sebagai kesehatan masyarakat patutnya, terus melakukan perbaikan-perbaikan demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya bagi masyarakat miskin. Akhirnya, semoga penyusunan makalah ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.
DAFTAR PUSTAKA
Bedjo, “Strategi Utama Pembangunan Kesehatan” http://andrew57.wordpress.com/2006/03/12/strategi-utama-pembangunan-kesehatan/ 23 May 2009
Djoht, Djekky R., ” PENERAPAN ILMU ANTROPOLOGI KESEHATAN DALAM
PEMBANGUNAN KESEHATAN MASYARAKAT PAPUA” Irian Jaya, Universitas Cendrawasih, 2002.
Djokomoeljanto, Jsef Sri . R, “Peranan Endokrinologi Dalam Menunjang Pembangunan Kesehatan Nasional” http://eprints.undip.ac.id/173/1/R._Josef_Sri_Djokomoeljanto.pdf 23 Mei 2009.
Geno, Rachmad Pua, “REORIENTASI PARADIGMA PEMBANGUNAN KESEHATAN ” http://puageno.multiply.com/journal/item/15/Reorientasi_Paradigma_Pembangunan_Kesehatan 23 May 2009
Qauliyah, Asta, “Menggagas Agenda Reformasi Kesehatan” http://astaqauliyah.com/2008/02/16/menggagas-agenda-reformasi-kesehatan/ 23 Mei 2009.
PEMBANGUNAN KESEHATAN
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami mampu menyelesaikan makalah dengan judul “Derajat Kesehatan Masyarakat dalam Pembangunan Kesehatan”
Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya makalah ini. Sebab tanpa campur tangan mereka, makalah ini tidak dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
Makalah ini dibuat dengan harapan dapat menjadi referensi dan bahan bacaan baik bagi mahasiswa dan masyarakat luas.
Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan .Oleh karena itu kami mengharapkan saran,ide, maupun kritik membangun demi kesempurnaan makalah ini. Akhir kata ,semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Makassar, 25 Mei 2009
Penyusun
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR……………………………………………………................... 1
DAFTAR ISI………………………………………………………………............. ........ 2
BAB I
PENDAHULUAN
a. Latar Belakang ………………………………………………………………. 3
b. Rumusan Masalah …………………………………………………………… 4
c. Tujuan Makalah.……………………………………………………………... 4
BAB II
PEMBAHASAN
a. Pengertian pembangunan kesehatan …….…................................................ 5
b. Pembangunan kesehatan dan kesejahteraan sosial........................................ 7
c. Derajat kesehatan masyarakat dalam pembangunan kesehatan..................... 8
BAB III
PENUTUP
a. Kesimpulan.................................................................................................. 11
b. Saran............................................................................................................ 11
DAFTAR PUSTAKA................................................................................................ 12
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang.
Pembangunan kesehatan di Indonesia secara strategis akan dicapai melalui Indonesia Sehat 2010, dengan demikian maka arah pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, memberdayakan masyarakat dalam bidang kesehatan dan pemberantasan penyakit serta penyehatan lingkungan. Namun banyak hambatan yang harus dilalui untuk optimalisasi derajat kesehatan masyarakat baik dari sisi ketersediaan, keterjangkauan, cakupan maupun mutu pelayanan kesehatan itu sendiri.
Segala upaya telah dilakukan untuk mengatasi hal tersebut dalam rangka peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, baik peningkatan sarana dan prasarana, sumber daya tenaga kesehatan serta peralatan kesehatan, dengan bersumber pembiayaan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Luar Negeri, APBD I dan APBD maupun kerja sama dengan pihak swasta dan swadaya masyarakat.
Pembangunan kesehatan adalah bagian integral dari Pembangunan Nasional yang pada hakekatnya merupakan upaya untuk mencapai kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar terwujud derajat kesehatan yang optimal. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasl 28 ayat (1) dan Undang -Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, yaitu melalui pembangunan kesehatan salah satu hak dasar masyarakat yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dapat dipenuhi. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai investasi untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)yang dapat diukur melalui Index Pembangunan Manusia (IPM). Kesehatan merupakan salah komponen utama dalam IPM yang dapat mendukung terciptanya SDM yang sehat, cerdas, terampil dan ahli menuju keberhasilan Pembangunan Kesehatan. Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan telah dilakukan perubahan cara pandang (mindset) dari paradigma sakit menuju paradigma sehat sejalan dengan Visi Indonesia Sehat 2010.
B. Rumusan Masalah.
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :
1) Pengertian pembangunan kesehatan.
2) Pembangunan kesehatan dan kesejahteraan sosial.
3) Derajat kesehatan masyarakat dalam pembangunan kesehatan.
C. Tujuan Makalah.
Makalah ini disusun dengan tujuan :
1) Untuk mengetahui pengertian pembangunan kesehatan.
2) Untuk mengetahui hubungan pembangunan kesehatan dengan kesejahteraan sosial.
3) Untuk mengetahui derajat kesehatan dalam pembangunan kesehatan.
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pembangunan Kesehatan.
Pembangunan kesehatan yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah kita untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat untuk selalu sehat adalah merupakan tujuan utama. Dalam mengantisipasi tantangan yang akan datang untuk menuju kondisi yang diinginkan, secara terus menerus kesehatan mengembangkan peluang dan inovasi baru. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan, sehingga akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.
Visi merupakan cara pandang jauh kedepan dari Dinas Kesehatan kemana akan diarahkan dan apa yang akan dicapai maupun diperoleh. Untuk menuju masa depan sesuai kondisi yang diinginkan, maka Dinas Kesehatan perlu secara terus menerus untuk meraih segala peluang dan mengembangkan inovasi. Semakin kompleks dan meningkatnya hambatan, tantangan dan tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang prima untuk mendorong mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul dengan selalu melakukan upaya perubahan yang lebih baik dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan manfaat. Dalam kontek pembangunan sebagaimana tertuang dalam visi pembangunan Indonesia Sehat 2010 diperlukan :
1. Peningkatan mutu dan professional tenaga paramedis yang mendukung upaya peningkatan kesehatan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat hinggadaerah terpencil dan perbatasan.
2. Serta memelihara mutu lembaga dan mutu pelayanan termasuk sarana, prasarana dalam bidang medis dan obat yang harganya dapat dijangkau oleh masyarakat.
Penjelesan mengenai Visi tersebut dapat mengandung pemahaman yakni : Pembina, aparat yang bisa melakukan bimbingan teknis, pelatihan, supervisi, pengarahan, penjabaran pedoman-pedoman umum, teknis dan operasional. Profesional, cakap dan terampil, bermutu tinggi, berdisiplin serta mampu melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien. Menguasai IPTEK (keahlian) dan informasi yang sesuai dengan bidang tugasnya serta mempunyai kepekaan sosial yang tinggi. Meningkatkan derajat kesehatan yakni meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) serta menurunnya angka kematian dan seterusnya.
Untuk mencapai visi tersebut diatas, maka dipandang perlu pula untuk menggariskan beberapa Misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dinas Kesehatan sebagai berikut :
1. Meningkatkan dan mendayagunakan Sumber Daya Manusia
2. Mewujudkan lingkungan organisasi yang kondusif untuk aparatur berkarya,
berdedikasi dan berprestasi.
3. Mempermudah akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan
standard mutu.
4. Berperan aktif terhadap permasalahan kesehatan yang berskala nasional dan lintas
provinsi.
Arah Kebijakan Pembangunan Kesehatan :
1. Pembangunan kesehatan diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, yang diarahkan kepada penurunan angka kematian bayi, ibu maternal, dan masyarakat rentan melalui peningkatan kesehatan Lingkungan, peningkatan promosi kesehatan, dan peningkatan pelayanan kesehatan melalui Upaya kesehatan;
2. Meningkatkan status gizi masyarakat yang diarahkan peda penurunan kasus gizi kurang, dan buruk, serta lebih terutama pada bayi dan anak-anak, anak-anak sekolah, dan kelompok masyarakat rentan;
3. Untuk meningkatkan pelayanan dan penyusunan kebijakan kesehatan yang mampu mengantisipasi tuntutan pelayanan kesehatan yang berkembang, maka diarahkan kepada program dan kegiatan peningkatan Informasi dan Penelitian, yang mampu merekomendasikan langkah-langkah kebijakan, program dan kegiatan yang lebih akuntabel;
4. Peningkatan manajemen pelayanan kesehatan diarahkan kepada efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya dalam upaya meningkatkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan;
5. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat yang diarahkan kepada :
a. Seluruh desa menjadi desa siaga;
b. Seluruh masyarakat berprilaku sehat;
c. Seluruh keluarga sadar gizi;
6. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, yang diarahkan pada :
a. Setiap orang miskin mendapat pelayanan kesehatan yang bermutu;
b. Setiap bayi, anak, ibu hamil, dan kelompok masyarakat berisiko tinggi
terlindungi dari penyakit;
c. Disetiap desa tersedia sumber daya kesehatan yang kompeten;
d. Disetiap desa tersedia cukup obat essential dan alat kesehatan dasar;
e. Setiap puskesmas dan jaringannya dapat menjangkau dan dijangkau seluruh masyarakat diwilayah kerjanya;
f. Pelayanan kesehatan disetiap rumah sakit, puskesmas, dan jaringannya memenuhi standar mutu;
7. Meningkatkan sistem surveilans, monitoring dan informasi kesehatan yang diarahkan kepada kegiatan kesehatan.
8. Meningkatkan pembiayaan kesehatan, yang diarahkan kepada terpenuhinya kebutuhan pembiayaan kesehatan masyarakat baik yang bersumber dari APBD kabupaten kota, APBD Provinsi maupun APBN Nasional, serta dana-dana dukungan masyarakat.
B. Pembangunan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
Tuhan memberikan mandat kepada manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi. Menjadi khalifah tentu membutuhkan stamina prima. Tak mungkin menjalankan fungsi khalifah secara optimal, jika ditopang tubuh yang renta dan sakit-sakitan. Tubuh yang sehat dan kuat menjadi sarana penting untuk melaksanakan amanah besar tersebut. Kesehatan tubuh tak bisa dicapai dalam waktu sekejap. Harus ada persiapan, sarana dan usaha yang wajib dipenuhi. Ajaran Islam memberikan panduan paripurna untuk merencanakan pembangunan kesehatan dan kesejahteraan sosial.
Masalah kesehatan dan kesejahteraan sosial belum menjadi prioritas bagi pembangunan negara. Pembangunan kesehatan di Indonesia juga belum berdasarkan nilai relijius yang paripurna. Sederet bukti menjadi catatan buruknya status kesehatan masyarakat yang didominasi penyakit menular, kekurangan gizi, rendahnya daya jangkau pelayanan kesehatan, dan tingginya angka kematian balita (mencapai 35 anak per 1000 kelahiran pada tahun 2000). Belum lagi 1,7 juta anak balita mengalami gizi buruk, dan 10%-nya mengalami gizi buruk berstatus berat. Pelayanan kesehatan hanya menjangkau 40% desa di seluruh Indonesia, dan fasilitas asuransi kesehatan cuma dinikmati 14% penduduk. Negeri ini juga menjadi salah satu sarang penyebaran AIDS dan penyalahgunaan narkoba. Kegagalan pemberantasan tuberculosa dan malaria menambah daftar hitam, termasuk tingkat gangguan mental 10–14% dari total penduduk Indonesia.
Sebenarnya tidak terlalu sulit merunut penyebab gagalnya pembangunan bidang kesehatan. Status kesehatan masyarakat rendah akibat tidak adanya sistem pembiayaan kesehatan nasional, serta pelaksanaan pembangunan kesehatan yang tidak efisien dan efektif. Kebocoran anggaran kesehatan bukan rahasia lagi, apalagi kemauan politik pemerintah yang sangat rendah. Akhirnya pelayanan kesehatan yang bermutu hanya dinikmati segelintir orang yang mampu, sementara mayoritas masyarakat merasakan pelayanan seadanya.
Tidak ada pilihan lain, kesehatan adalah modal utama bagi kekuatan bangsa. Bukan sehat yang setengah-setengah, melainkan kesehatan paripurna. Artinya, keadaan tubuh, mental, moral, sosial dan spiritual memungkinkan manusia hidup sejahtera untuk beribadah kepada Sang Pencipta.
Akan tetapi, menjadi sehat secara perorangan tidak sama dengan visi kesehatan sebuah bangsa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang merengkuh prestasi di segala bidang. Manusia Indonesia perlu memiliki derajat kesehatan tinggi, cerdas, kuat, dan terampil. Untuk itu, pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata adalah hak dasar yang harus diperoleh seluruh anggota masyarakat.
Visi kesehatan paripurna menetapkan beberapa agenda strategis sedang diupayakan pemerintah secara berkelanjutan. Pemerintah jelas mempunyai peran penting sebagai fasilitator dan regulator. Karenanya sistem dan undang-undang kesehatan disempurnakan dengan peta pemerataan jangkauan pelayanan. Pemerintah mencanangkan kuota anggaran 20% dari APBN dialokasikan untuk dana kesehatan.
Aspek kesejahteraan sosial wajib memperhatikan kondisi para penyandang cacat yang kini berjumlah sekitar 20 juta orang. Pengelolaan panti rehabilitasi dilengkapi dengan penyediaan sarana publik yang ramah. Kebutuhan anak yatim dan janda miskin juga diperhatikan, terutama mereka yang menjadi pengungsi (hampir 2 juta orang) dan berada di daerah konflik.
C. Derajat Kesehatan Masyarakat dalam Pembangunan Kesehatan.
Dengan meningkatnya pelayanan kesehatan, pemerintah berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Salah satu upaya Pemerintah dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah dengan penyediaan fasilitas kesehatan terutama Puskesmas dan Puskesmas Pembantu karena kedua fasilitas tersebut dapat menjangkau segala lapisan masyarakat hingga kedaerah terpencil. Upaya pemerintah mengutamakan pembangunan dibidang kesehatan mempunyai beberapa kepentingan antara lain meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara luas yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan lebih dini lagi adalah untuk menurunkan angka kematian bayi/balita.
Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang baik selain dengan penyediaan berbagai fasilitas kesehatan, juga melalui penyuluhan kesehatan agar masyarakat dapat berprilaku hidup sehat. Adapun upaya untuk menilai keberhasilan pembangunan dibidang kesehatan salah satunya adalah dengan berdasarkan situasi derajat kesehatan. Oleh karena itu derajat kesehatan merupakan keharusan guna menilai hasil pelaksanaan program kesehatan yang dijalankan. Derajat kesehatan merupakan salah satu ukuran kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia. Sebagaimana lazimnya untuk menggambarkan derajat kesehatan digunakan indikator kualitas utama seperti angka kematian, kesakitan, kelahiran, status gizi dan lain-lain. Guna menilai keberhasilan pembangunan kesehatan maupun sebagai dasar dalam menyusun rencana untuk masa yang akan datang mutlak diperlukan analisa situasi derajat kesehatan tersebut.
Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang baik selain dengan penyediaan berbagai fasilitas kesehatan, juga melalui penyuluhan kesehatan agar masyarakat dapat berprilaku hidup sehat. Adapun upaya untuk menilai keberhasilan pembangunan dibidang kesehatan salah satunya adalah dengan berdasarkan situasi derajat kesehatan. Oleh karena itu derajat kesehatan merupakan keharusan guna menilai hasil pelaksanaan program kesehatan yang dijalankan.
Derajat kesehatan merupakan salah satu ukuran kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia. Sebagaimana lazimnya untuk menggambarkan derajat kesehatan digunakan indikator kualitas utama seperti angka kematian, kesakitan, kelahiran, status gizi dan lain-lain. Guna menilai keberhasilan pembangunan kesehatan maupun sebagai dasar dalam menyusun rencana untuk masa yang akan datang mutlak diperlukan analisa situasi derajat kesehatan tersebut. Dalam analisa sejauh mungkin diungkapkan tentang faktor-faktor seperti lingkungan, perilaku dan upaya pelayanan kesehatan yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat dan penyebaran menurut waktu, tempat kejadian sehingga dapat dibuat pula kecenderungan untuk masa yang akan datang.
Derajat Kesehatan yang optimal akan dilihat dari unsur kualitas hidup serta unsur-unsur mortalitas dan yang mempengaruhinya seperti morbiditas dan status gizi. Untuk kualitas hidup yang digunakan sebagai indikator adalah Angka Kelahiran Hidup Waktu Lahir, sedangkan untuk mortalitas telah disepakati yakni Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup, Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup dan Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup.
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan.
a) Pembangunan kesehatan yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah kita untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat untuk selalu sehat adalah merupakan tujuan utama. Dalam mengantisipasi tantangan yang akan datang untuk menuju kondisi yang diinginkan, secara terus menerus kesehatan mengembangkan peluang dan inovasi baru.
b) Masalah kesehatan dan kesejahteraan sosial belum menjadi prioritas bagi pembangunan negara. Pembangunan kesehatan di Indonesia juga belum berdasarkan nilai relijius yang paripurna.
c) Pemerintah dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah dengan penyediaan fasilitas kesehatan terutama Puskesmas dan Puskesmas Pembantu karena kedua fasilitas tersebut dapat menjangkau segala lapisan masyarakat hingga kedaerah terpencil. Upaya pemerintah mengutamakan pembangunan dibidang kesehatan mempunyai beberapa kepentingan antara lain meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara luas yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan lebih dini lagi adalah untuk menurunkan angka kematian bayi/balita.
B. Saran.
a) Setelah membaca makalah ini, penulis berharap pembaca lebih mendapatkan pengetahuan tentang kesehatan dalam kehidupan sehingga pembaca dapat lebih dapat menjaga kesehatan.
b) Upaya sebaiknya dilakukan pemerintah dan kita sebagai kesehatan masyarakat patutnya, terus melakukan perbaikan-perbaikan demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya bagi masyarakat miskin. Akhirnya, semoga penyusunan makalah ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.
DAFTAR PUSTAKA
Bedjo, “Strategi Utama Pembangunan Kesehatan” http://andrew57.wordpress.com/2006/03/12/strategi-utama-pembangunan-kesehatan/ 23 May 2009
Djoht, Djekky R., ” PENERAPAN ILMU ANTROPOLOGI KESEHATAN DALAM
PEMBANGUNAN KESEHATAN MASYARAKAT PAPUA” Irian Jaya, Universitas Cendrawasih, 2002.
Djokomoeljanto, Jsef Sri . R, “Peranan Endokrinologi Dalam Menunjang Pembangunan Kesehatan Nasional” http://eprints.undip.ac.id/173/1/R._Josef_Sri_Djokomoeljanto.pdf 23 Mei 2009.
Geno, Rachmad Pua, “REORIENTASI PARADIGMA PEMBANGUNAN KESEHATAN ” http://puageno.multiply.com/journal/item/15/Reorientasi_Paradigma_Pembangunan_Kesehatan 23 May 2009
Qauliyah, Asta, “Menggagas Agenda Reformasi Kesehatan” http://astaqauliyah.com/2008/02/16/menggagas-agenda-reformasi-kesehatan/ 23 Mei 2009.
DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT DALAM
PEMBANGUNAN KESEHATAN
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami mampu menyelesaikan makalah dengan judul “Derajat Kesehatan Masyarakat dalam Pembangunan Kesehatan”
Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya makalah ini. Sebab tanpa campur tangan mereka, makalah ini tidak dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
Makalah ini dibuat dengan harapan dapat menjadi referensi dan bahan bacaan baik bagi mahasiswa dan masyarakat luas.
Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan .Oleh karena itu kami mengharapkan saran,ide, maupun kritik membangun demi kesempurnaan makalah ini. Akhir kata ,semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Makassar, 25 Mei 2009
Penyusun
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR……………………………………………………................... 1
DAFTAR ISI………………………………………………………………............. ........ 2
BAB I
PENDAHULUAN
a. Latar Belakang ………………………………………………………………. 3
b. Rumusan Masalah …………………………………………………………… 4
c. Tujuan Makalah.……………………………………………………………... 4
BAB II
PEMBAHASAN
a. Pengertian pembangunan kesehatan …….…................................................ 5
b. Pembangunan kesehatan dan kesejahteraan sosial........................................ 7
c. Derajat kesehatan masyarakat dalam pembangunan kesehatan..................... 8
BAB III
PENUTUP
a. Kesimpulan.................................................................................................. 11
b. Saran............................................................................................................ 11
DAFTAR PUSTAKA................................................................................................ 12
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang.
Pembangunan kesehatan di Indonesia secara strategis akan dicapai melalui Indonesia Sehat 2010, dengan demikian maka arah pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, memberdayakan masyarakat dalam bidang kesehatan dan pemberantasan penyakit serta penyehatan lingkungan. Namun banyak hambatan yang harus dilalui untuk optimalisasi derajat kesehatan masyarakat baik dari sisi ketersediaan, keterjangkauan, cakupan maupun mutu pelayanan kesehatan itu sendiri.
Segala upaya telah dilakukan untuk mengatasi hal tersebut dalam rangka peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, baik peningkatan sarana dan prasarana, sumber daya tenaga kesehatan serta peralatan kesehatan, dengan bersumber pembiayaan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Luar Negeri, APBD I dan APBD maupun kerja sama dengan pihak swasta dan swadaya masyarakat.
Pembangunan kesehatan adalah bagian integral dari Pembangunan Nasional yang pada hakekatnya merupakan upaya untuk mencapai kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar terwujud derajat kesehatan yang optimal. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasl 28 ayat (1) dan Undang -Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, yaitu melalui pembangunan kesehatan salah satu hak dasar masyarakat yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dapat dipenuhi. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai investasi untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)yang dapat diukur melalui Index Pembangunan Manusia (IPM). Kesehatan merupakan salah komponen utama dalam IPM yang dapat mendukung terciptanya SDM yang sehat, cerdas, terampil dan ahli menuju keberhasilan Pembangunan Kesehatan. Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan telah dilakukan perubahan cara pandang (mindset) dari paradigma sakit menuju paradigma sehat sejalan dengan Visi Indonesia Sehat 2010.
B. Rumusan Masalah.
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :
1) Pengertian pembangunan kesehatan.
2) Pembangunan kesehatan dan kesejahteraan sosial.
3) Derajat kesehatan masyarakat dalam pembangunan kesehatan.
C. Tujuan Makalah.
Makalah ini disusun dengan tujuan :
1) Untuk mengetahui pengertian pembangunan kesehatan.
2) Untuk mengetahui hubungan pembangunan kesehatan dengan kesejahteraan sosial.
3) Untuk mengetahui derajat kesehatan dalam pembangunan kesehatan.
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pembangunan Kesehatan.
Pembangunan kesehatan yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah kita untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat untuk selalu sehat adalah merupakan tujuan utama. Dalam mengantisipasi tantangan yang akan datang untuk menuju kondisi yang diinginkan, secara terus menerus kesehatan mengembangkan peluang dan inovasi baru. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan, sehingga akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.
Visi merupakan cara pandang jauh kedepan dari Dinas Kesehatan kemana akan diarahkan dan apa yang akan dicapai maupun diperoleh. Untuk menuju masa depan sesuai kondisi yang diinginkan, maka Dinas Kesehatan perlu secara terus menerus untuk meraih segala peluang dan mengembangkan inovasi. Semakin kompleks dan meningkatnya hambatan, tantangan dan tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang prima untuk mendorong mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul dengan selalu melakukan upaya perubahan yang lebih baik dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan manfaat. Dalam kontek pembangunan sebagaimana tertuang dalam visi pembangunan Indonesia Sehat 2010 diperlukan :
1. Peningkatan mutu dan professional tenaga paramedis yang mendukung upaya peningkatan kesehatan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat hinggadaerah terpencil dan perbatasan.
2. Serta memelihara mutu lembaga dan mutu pelayanan termasuk sarana, prasarana dalam bidang medis dan obat yang harganya dapat dijangkau oleh masyarakat.
Penjelesan mengenai Visi tersebut dapat mengandung pemahaman yakni : Pembina, aparat yang bisa melakukan bimbingan teknis, pelatihan, supervisi, pengarahan, penjabaran pedoman-pedoman umum, teknis dan operasional. Profesional, cakap dan terampil, bermutu tinggi, berdisiplin serta mampu melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien. Menguasai IPTEK (keahlian) dan informasi yang sesuai dengan bidang tugasnya serta mempunyai kepekaan sosial yang tinggi. Meningkatkan derajat kesehatan yakni meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) serta menurunnya angka kematian dan seterusnya.
Untuk mencapai visi tersebut diatas, maka dipandang perlu pula untuk menggariskan beberapa Misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dinas Kesehatan sebagai berikut :
1. Meningkatkan dan mendayagunakan Sumber Daya Manusia
2. Mewujudkan lingkungan organisasi yang kondusif untuk aparatur berkarya,
berdedikasi dan berprestasi.
3. Mempermudah akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan
standard mutu.
4. Berperan aktif terhadap permasalahan kesehatan yang berskala nasional dan lintas
provinsi.
Arah Kebijakan Pembangunan Kesehatan :
1. Pembangunan kesehatan diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, yang diarahkan kepada penurunan angka kematian bayi, ibu maternal, dan masyarakat rentan melalui peningkatan kesehatan Lingkungan, peningkatan promosi kesehatan, dan peningkatan pelayanan kesehatan melalui Upaya kesehatan;
2. Meningkatkan status gizi masyarakat yang diarahkan peda penurunan kasus gizi kurang, dan buruk, serta lebih terutama pada bayi dan anak-anak, anak-anak sekolah, dan kelompok masyarakat rentan;
3. Untuk meningkatkan pelayanan dan penyusunan kebijakan kesehatan yang mampu mengantisipasi tuntutan pelayanan kesehatan yang berkembang, maka diarahkan kepada program dan kegiatan peningkatan Informasi dan Penelitian, yang mampu merekomendasikan langkah-langkah kebijakan, program dan kegiatan yang lebih akuntabel;
4. Peningkatan manajemen pelayanan kesehatan diarahkan kepada efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya dalam upaya meningkatkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan;
5. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat yang diarahkan kepada :
a. Seluruh desa menjadi desa siaga;
b. Seluruh masyarakat berprilaku sehat;
c. Seluruh keluarga sadar gizi;
6. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, yang diarahkan pada :
a. Setiap orang miskin mendapat pelayanan kesehatan yang bermutu;
b. Setiap bayi, anak, ibu hamil, dan kelompok masyarakat berisiko tinggi
terlindungi dari penyakit;
c. Disetiap desa tersedia sumber daya kesehatan yang kompeten;
d. Disetiap desa tersedia cukup obat essential dan alat kesehatan dasar;
e. Setiap puskesmas dan jaringannya dapat menjangkau dan dijangkau seluruh masyarakat diwilayah kerjanya;
f. Pelayanan kesehatan disetiap rumah sakit, puskesmas, dan jaringannya memenuhi standar mutu;
7. Meningkatkan sistem surveilans, monitoring dan informasi kesehatan yang diarahkan kepada kegiatan kesehatan.
8. Meningkatkan pembiayaan kesehatan, yang diarahkan kepada terpenuhinya kebutuhan pembiayaan kesehatan masyarakat baik yang bersumber dari APBD kabupaten kota, APBD Provinsi maupun APBN Nasional, serta dana-dana dukungan masyarakat.
B. Pembangunan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
Tuhan memberikan mandat kepada manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi. Menjadi khalifah tentu membutuhkan stamina prima. Tak mungkin menjalankan fungsi khalifah secara optimal, jika ditopang tubuh yang renta dan sakit-sakitan. Tubuh yang sehat dan kuat menjadi sarana penting untuk melaksanakan amanah besar tersebut. Kesehatan tubuh tak bisa dicapai dalam waktu sekejap. Harus ada persiapan, sarana dan usaha yang wajib dipenuhi. Ajaran Islam memberikan panduan paripurna untuk merencanakan pembangunan kesehatan dan kesejahteraan sosial.
Masalah kesehatan dan kesejahteraan sosial belum menjadi prioritas bagi pembangunan negara. Pembangunan kesehatan di Indonesia juga belum berdasarkan nilai relijius yang paripurna. Sederet bukti menjadi catatan buruknya status kesehatan masyarakat yang didominasi penyakit menular, kekurangan gizi, rendahnya daya jangkau pelayanan kesehatan, dan tingginya angka kematian balita (mencapai 35 anak per 1000 kelahiran pada tahun 2000). Belum lagi 1,7 juta anak balita mengalami gizi buruk, dan 10%-nya mengalami gizi buruk berstatus berat. Pelayanan kesehatan hanya menjangkau 40% desa di seluruh Indonesia, dan fasilitas asuransi kesehatan cuma dinikmati 14% penduduk. Negeri ini juga menjadi salah satu sarang penyebaran AIDS dan penyalahgunaan narkoba. Kegagalan pemberantasan tuberculosa dan malaria menambah daftar hitam, termasuk tingkat gangguan mental 10–14% dari total penduduk Indonesia.
Sebenarnya tidak terlalu sulit merunut penyebab gagalnya pembangunan bidang kesehatan. Status kesehatan masyarakat rendah akibat tidak adanya sistem pembiayaan kesehatan nasional, serta pelaksanaan pembangunan kesehatan yang tidak efisien dan efektif. Kebocoran anggaran kesehatan bukan rahasia lagi, apalagi kemauan politik pemerintah yang sangat rendah. Akhirnya pelayanan kesehatan yang bermutu hanya dinikmati segelintir orang yang mampu, sementara mayoritas masyarakat merasakan pelayanan seadanya.
Tidak ada pilihan lain, kesehatan adalah modal utama bagi kekuatan bangsa. Bukan sehat yang setengah-setengah, melainkan kesehatan paripurna. Artinya, keadaan tubuh, mental, moral, sosial dan spiritual memungkinkan manusia hidup sejahtera untuk beribadah kepada Sang Pencipta.
Akan tetapi, menjadi sehat secara perorangan tidak sama dengan visi kesehatan sebuah bangsa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang merengkuh prestasi di segala bidang. Manusia Indonesia perlu memiliki derajat kesehatan tinggi, cerdas, kuat, dan terampil. Untuk itu, pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata adalah hak dasar yang harus diperoleh seluruh anggota masyarakat.
Visi kesehatan paripurna menetapkan beberapa agenda strategis sedang diupayakan pemerintah secara berkelanjutan. Pemerintah jelas mempunyai peran penting sebagai fasilitator dan regulator. Karenanya sistem dan undang-undang kesehatan disempurnakan dengan peta pemerataan jangkauan pelayanan. Pemerintah mencanangkan kuota anggaran 20% dari APBN dialokasikan untuk dana kesehatan.
Aspek kesejahteraan sosial wajib memperhatikan kondisi para penyandang cacat yang kini berjumlah sekitar 20 juta orang. Pengelolaan panti rehabilitasi dilengkapi dengan penyediaan sarana publik yang ramah. Kebutuhan anak yatim dan janda miskin juga diperhatikan, terutama mereka yang menjadi pengungsi (hampir 2 juta orang) dan berada di daerah konflik.
C. Derajat Kesehatan Masyarakat dalam Pembangunan Kesehatan.
Dengan meningkatnya pelayanan kesehatan, pemerintah berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Salah satu upaya Pemerintah dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah dengan penyediaan fasilitas kesehatan terutama Puskesmas dan Puskesmas Pembantu karena kedua fasilitas tersebut dapat menjangkau segala lapisan masyarakat hingga kedaerah terpencil. Upaya pemerintah mengutamakan pembangunan dibidang kesehatan mempunyai beberapa kepentingan antara lain meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara luas yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan lebih dini lagi adalah untuk menurunkan angka kematian bayi/balita.
Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang baik selain dengan penyediaan berbagai fasilitas kesehatan, juga melalui penyuluhan kesehatan agar masyarakat dapat berprilaku hidup sehat. Adapun upaya untuk menilai keberhasilan pembangunan dibidang kesehatan salah satunya adalah dengan berdasarkan situasi derajat kesehatan. Oleh karena itu derajat kesehatan merupakan keharusan guna menilai hasil pelaksanaan program kesehatan yang dijalankan. Derajat kesehatan merupakan salah satu ukuran kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia. Sebagaimana lazimnya untuk menggambarkan derajat kesehatan digunakan indikator kualitas utama seperti angka kematian, kesakitan, kelahiran, status gizi dan lain-lain. Guna menilai keberhasilan pembangunan kesehatan maupun sebagai dasar dalam menyusun rencana untuk masa yang akan datang mutlak diperlukan analisa situasi derajat kesehatan tersebut.
Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang baik selain dengan penyediaan berbagai fasilitas kesehatan, juga melalui penyuluhan kesehatan agar masyarakat dapat berprilaku hidup sehat. Adapun upaya untuk menilai keberhasilan pembangunan dibidang kesehatan salah satunya adalah dengan berdasarkan situasi derajat kesehatan. Oleh karena itu derajat kesehatan merupakan keharusan guna menilai hasil pelaksanaan program kesehatan yang dijalankan.
Derajat kesehatan merupakan salah satu ukuran kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia. Sebagaimana lazimnya untuk menggambarkan derajat kesehatan digunakan indikator kualitas utama seperti angka kematian, kesakitan, kelahiran, status gizi dan lain-lain. Guna menilai keberhasilan pembangunan kesehatan maupun sebagai dasar dalam menyusun rencana untuk masa yang akan datang mutlak diperlukan analisa situasi derajat kesehatan tersebut. Dalam analisa sejauh mungkin diungkapkan tentang faktor-faktor seperti lingkungan, perilaku dan upaya pelayanan kesehatan yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat dan penyebaran menurut waktu, tempat kejadian sehingga dapat dibuat pula kecenderungan untuk masa yang akan datang.
Derajat Kesehatan yang optimal akan dilihat dari unsur kualitas hidup serta unsur-unsur mortalitas dan yang mempengaruhinya seperti morbiditas dan status gizi. Untuk kualitas hidup yang digunakan sebagai indikator adalah Angka Kelahiran Hidup Waktu Lahir, sedangkan untuk mortalitas telah disepakati yakni Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup, Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup dan Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup.
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan.
a) Pembangunan kesehatan yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah kita untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat untuk selalu sehat adalah merupakan tujuan utama. Dalam mengantisipasi tantangan yang akan datang untuk menuju kondisi yang diinginkan, secara terus menerus kesehatan mengembangkan peluang dan inovasi baru.
b) Masalah kesehatan dan kesejahteraan sosial belum menjadi prioritas bagi pembangunan negara. Pembangunan kesehatan di Indonesia juga belum berdasarkan nilai relijius yang paripurna.
c) Pemerintah dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah dengan penyediaan fasilitas kesehatan terutama Puskesmas dan Puskesmas Pembantu karena kedua fasilitas tersebut dapat menjangkau segala lapisan masyarakat hingga kedaerah terpencil. Upaya pemerintah mengutamakan pembangunan dibidang kesehatan mempunyai beberapa kepentingan antara lain meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara luas yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan lebih dini lagi adalah untuk menurunkan angka kematian bayi/balita.
B. Saran.
a) Setelah membaca makalah ini, penulis berharap pembaca lebih mendapatkan pengetahuan tentang kesehatan dalam kehidupan sehingga pembaca dapat lebih dapat menjaga kesehatan.
b) Upaya sebaiknya dilakukan pemerintah dan kita sebagai kesehatan masyarakat patutnya, terus melakukan perbaikan-perbaikan demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya bagi masyarakat miskin. Akhirnya, semoga penyusunan makalah ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.
DAFTAR PUSTAKA
Bedjo, “Strategi Utama Pembangunan Kesehatan” http://andrew57.wordpress.com/2006/03/12/strategi-utama-pembangunan-kesehatan/ 23 May 2009
Djoht, Djekky R., ” PENERAPAN ILMU ANTROPOLOGI KESEHATAN DALAM
PEMBANGUNAN KESEHATAN MASYARAKAT PAPUA” Irian Jaya, Universitas Cendrawasih, 2002.
Djokomoeljanto, Jsef Sri . R, “Peranan Endokrinologi Dalam Menunjang Pembangunan Kesehatan Nasional” http://eprints.undip.ac.id/173/1/R._Josef_Sri_Djokomoeljanto.pdf 23 Mei 2009.
Geno, Rachmad Pua, “REORIENTASI PARADIGMA PEMBANGUNAN KESEHATAN ” http://puageno.multiply.com/journal/item/15/Reorientasi_Paradigma_Pembangunan_Kesehatan 23 May 2009
Qauliyah, Asta, “Menggagas Agenda Reformasi Kesehatan” http://astaqauliyah.com/2008/02/16/menggagas-agenda-reformasi-kesehatan/ 23 Mei 2009.
PEMBANGUNAN KESEHATAN
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami mampu menyelesaikan makalah dengan judul “Derajat Kesehatan Masyarakat dalam Pembangunan Kesehatan”
Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya makalah ini. Sebab tanpa campur tangan mereka, makalah ini tidak dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
Makalah ini dibuat dengan harapan dapat menjadi referensi dan bahan bacaan baik bagi mahasiswa dan masyarakat luas.
Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan .Oleh karena itu kami mengharapkan saran,ide, maupun kritik membangun demi kesempurnaan makalah ini. Akhir kata ,semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Makassar, 25 Mei 2009
Penyusun
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR……………………………………………………................... 1
DAFTAR ISI………………………………………………………………............. ........ 2
BAB I
PENDAHULUAN
a. Latar Belakang ………………………………………………………………. 3
b. Rumusan Masalah …………………………………………………………… 4
c. Tujuan Makalah.……………………………………………………………... 4
BAB II
PEMBAHASAN
a. Pengertian pembangunan kesehatan …….…................................................ 5
b. Pembangunan kesehatan dan kesejahteraan sosial........................................ 7
c. Derajat kesehatan masyarakat dalam pembangunan kesehatan..................... 8
BAB III
PENUTUP
a. Kesimpulan.................................................................................................. 11
b. Saran............................................................................................................ 11
DAFTAR PUSTAKA................................................................................................ 12
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang.
Pembangunan kesehatan di Indonesia secara strategis akan dicapai melalui Indonesia Sehat 2010, dengan demikian maka arah pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, memberdayakan masyarakat dalam bidang kesehatan dan pemberantasan penyakit serta penyehatan lingkungan. Namun banyak hambatan yang harus dilalui untuk optimalisasi derajat kesehatan masyarakat baik dari sisi ketersediaan, keterjangkauan, cakupan maupun mutu pelayanan kesehatan itu sendiri.
Segala upaya telah dilakukan untuk mengatasi hal tersebut dalam rangka peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, baik peningkatan sarana dan prasarana, sumber daya tenaga kesehatan serta peralatan kesehatan, dengan bersumber pembiayaan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Luar Negeri, APBD I dan APBD maupun kerja sama dengan pihak swasta dan swadaya masyarakat.
Pembangunan kesehatan adalah bagian integral dari Pembangunan Nasional yang pada hakekatnya merupakan upaya untuk mencapai kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar terwujud derajat kesehatan yang optimal. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasl 28 ayat (1) dan Undang -Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, yaitu melalui pembangunan kesehatan salah satu hak dasar masyarakat yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dapat dipenuhi. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai investasi untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)yang dapat diukur melalui Index Pembangunan Manusia (IPM). Kesehatan merupakan salah komponen utama dalam IPM yang dapat mendukung terciptanya SDM yang sehat, cerdas, terampil dan ahli menuju keberhasilan Pembangunan Kesehatan. Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan telah dilakukan perubahan cara pandang (mindset) dari paradigma sakit menuju paradigma sehat sejalan dengan Visi Indonesia Sehat 2010.
B. Rumusan Masalah.
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :
1) Pengertian pembangunan kesehatan.
2) Pembangunan kesehatan dan kesejahteraan sosial.
3) Derajat kesehatan masyarakat dalam pembangunan kesehatan.
C. Tujuan Makalah.
Makalah ini disusun dengan tujuan :
1) Untuk mengetahui pengertian pembangunan kesehatan.
2) Untuk mengetahui hubungan pembangunan kesehatan dengan kesejahteraan sosial.
3) Untuk mengetahui derajat kesehatan dalam pembangunan kesehatan.
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pembangunan Kesehatan.
Pembangunan kesehatan yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah kita untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat untuk selalu sehat adalah merupakan tujuan utama. Dalam mengantisipasi tantangan yang akan datang untuk menuju kondisi yang diinginkan, secara terus menerus kesehatan mengembangkan peluang dan inovasi baru. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan, sehingga akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.
Visi merupakan cara pandang jauh kedepan dari Dinas Kesehatan kemana akan diarahkan dan apa yang akan dicapai maupun diperoleh. Untuk menuju masa depan sesuai kondisi yang diinginkan, maka Dinas Kesehatan perlu secara terus menerus untuk meraih segala peluang dan mengembangkan inovasi. Semakin kompleks dan meningkatnya hambatan, tantangan dan tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang prima untuk mendorong mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul dengan selalu melakukan upaya perubahan yang lebih baik dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan manfaat. Dalam kontek pembangunan sebagaimana tertuang dalam visi pembangunan Indonesia Sehat 2010 diperlukan :
1. Peningkatan mutu dan professional tenaga paramedis yang mendukung upaya peningkatan kesehatan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat hinggadaerah terpencil dan perbatasan.
2. Serta memelihara mutu lembaga dan mutu pelayanan termasuk sarana, prasarana dalam bidang medis dan obat yang harganya dapat dijangkau oleh masyarakat.
Penjelesan mengenai Visi tersebut dapat mengandung pemahaman yakni : Pembina, aparat yang bisa melakukan bimbingan teknis, pelatihan, supervisi, pengarahan, penjabaran pedoman-pedoman umum, teknis dan operasional. Profesional, cakap dan terampil, bermutu tinggi, berdisiplin serta mampu melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien. Menguasai IPTEK (keahlian) dan informasi yang sesuai dengan bidang tugasnya serta mempunyai kepekaan sosial yang tinggi. Meningkatkan derajat kesehatan yakni meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) serta menurunnya angka kematian dan seterusnya.
Untuk mencapai visi tersebut diatas, maka dipandang perlu pula untuk menggariskan beberapa Misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dinas Kesehatan sebagai berikut :
1. Meningkatkan dan mendayagunakan Sumber Daya Manusia
2. Mewujudkan lingkungan organisasi yang kondusif untuk aparatur berkarya,
berdedikasi dan berprestasi.
3. Mempermudah akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan
standard mutu.
4. Berperan aktif terhadap permasalahan kesehatan yang berskala nasional dan lintas
provinsi.
Arah Kebijakan Pembangunan Kesehatan :
1. Pembangunan kesehatan diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, yang diarahkan kepada penurunan angka kematian bayi, ibu maternal, dan masyarakat rentan melalui peningkatan kesehatan Lingkungan, peningkatan promosi kesehatan, dan peningkatan pelayanan kesehatan melalui Upaya kesehatan;
2. Meningkatkan status gizi masyarakat yang diarahkan peda penurunan kasus gizi kurang, dan buruk, serta lebih terutama pada bayi dan anak-anak, anak-anak sekolah, dan kelompok masyarakat rentan;
3. Untuk meningkatkan pelayanan dan penyusunan kebijakan kesehatan yang mampu mengantisipasi tuntutan pelayanan kesehatan yang berkembang, maka diarahkan kepada program dan kegiatan peningkatan Informasi dan Penelitian, yang mampu merekomendasikan langkah-langkah kebijakan, program dan kegiatan yang lebih akuntabel;
4. Peningkatan manajemen pelayanan kesehatan diarahkan kepada efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya dalam upaya meningkatkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan;
5. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat yang diarahkan kepada :
a. Seluruh desa menjadi desa siaga;
b. Seluruh masyarakat berprilaku sehat;
c. Seluruh keluarga sadar gizi;
6. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, yang diarahkan pada :
a. Setiap orang miskin mendapat pelayanan kesehatan yang bermutu;
b. Setiap bayi, anak, ibu hamil, dan kelompok masyarakat berisiko tinggi
terlindungi dari penyakit;
c. Disetiap desa tersedia sumber daya kesehatan yang kompeten;
d. Disetiap desa tersedia cukup obat essential dan alat kesehatan dasar;
e. Setiap puskesmas dan jaringannya dapat menjangkau dan dijangkau seluruh masyarakat diwilayah kerjanya;
f. Pelayanan kesehatan disetiap rumah sakit, puskesmas, dan jaringannya memenuhi standar mutu;
7. Meningkatkan sistem surveilans, monitoring dan informasi kesehatan yang diarahkan kepada kegiatan kesehatan.
8. Meningkatkan pembiayaan kesehatan, yang diarahkan kepada terpenuhinya kebutuhan pembiayaan kesehatan masyarakat baik yang bersumber dari APBD kabupaten kota, APBD Provinsi maupun APBN Nasional, serta dana-dana dukungan masyarakat.
B. Pembangunan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
Tuhan memberikan mandat kepada manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi. Menjadi khalifah tentu membutuhkan stamina prima. Tak mungkin menjalankan fungsi khalifah secara optimal, jika ditopang tubuh yang renta dan sakit-sakitan. Tubuh yang sehat dan kuat menjadi sarana penting untuk melaksanakan amanah besar tersebut. Kesehatan tubuh tak bisa dicapai dalam waktu sekejap. Harus ada persiapan, sarana dan usaha yang wajib dipenuhi. Ajaran Islam memberikan panduan paripurna untuk merencanakan pembangunan kesehatan dan kesejahteraan sosial.
Masalah kesehatan dan kesejahteraan sosial belum menjadi prioritas bagi pembangunan negara. Pembangunan kesehatan di Indonesia juga belum berdasarkan nilai relijius yang paripurna. Sederet bukti menjadi catatan buruknya status kesehatan masyarakat yang didominasi penyakit menular, kekurangan gizi, rendahnya daya jangkau pelayanan kesehatan, dan tingginya angka kematian balita (mencapai 35 anak per 1000 kelahiran pada tahun 2000). Belum lagi 1,7 juta anak balita mengalami gizi buruk, dan 10%-nya mengalami gizi buruk berstatus berat. Pelayanan kesehatan hanya menjangkau 40% desa di seluruh Indonesia, dan fasilitas asuransi kesehatan cuma dinikmati 14% penduduk. Negeri ini juga menjadi salah satu sarang penyebaran AIDS dan penyalahgunaan narkoba. Kegagalan pemberantasan tuberculosa dan malaria menambah daftar hitam, termasuk tingkat gangguan mental 10–14% dari total penduduk Indonesia.
Sebenarnya tidak terlalu sulit merunut penyebab gagalnya pembangunan bidang kesehatan. Status kesehatan masyarakat rendah akibat tidak adanya sistem pembiayaan kesehatan nasional, serta pelaksanaan pembangunan kesehatan yang tidak efisien dan efektif. Kebocoran anggaran kesehatan bukan rahasia lagi, apalagi kemauan politik pemerintah yang sangat rendah. Akhirnya pelayanan kesehatan yang bermutu hanya dinikmati segelintir orang yang mampu, sementara mayoritas masyarakat merasakan pelayanan seadanya.
Tidak ada pilihan lain, kesehatan adalah modal utama bagi kekuatan bangsa. Bukan sehat yang setengah-setengah, melainkan kesehatan paripurna. Artinya, keadaan tubuh, mental, moral, sosial dan spiritual memungkinkan manusia hidup sejahtera untuk beribadah kepada Sang Pencipta.
Akan tetapi, menjadi sehat secara perorangan tidak sama dengan visi kesehatan sebuah bangsa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang merengkuh prestasi di segala bidang. Manusia Indonesia perlu memiliki derajat kesehatan tinggi, cerdas, kuat, dan terampil. Untuk itu, pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata adalah hak dasar yang harus diperoleh seluruh anggota masyarakat.
Visi kesehatan paripurna menetapkan beberapa agenda strategis sedang diupayakan pemerintah secara berkelanjutan. Pemerintah jelas mempunyai peran penting sebagai fasilitator dan regulator. Karenanya sistem dan undang-undang kesehatan disempurnakan dengan peta pemerataan jangkauan pelayanan. Pemerintah mencanangkan kuota anggaran 20% dari APBN dialokasikan untuk dana kesehatan.
Aspek kesejahteraan sosial wajib memperhatikan kondisi para penyandang cacat yang kini berjumlah sekitar 20 juta orang. Pengelolaan panti rehabilitasi dilengkapi dengan penyediaan sarana publik yang ramah. Kebutuhan anak yatim dan janda miskin juga diperhatikan, terutama mereka yang menjadi pengungsi (hampir 2 juta orang) dan berada di daerah konflik.
C. Derajat Kesehatan Masyarakat dalam Pembangunan Kesehatan.
Dengan meningkatnya pelayanan kesehatan, pemerintah berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Salah satu upaya Pemerintah dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah dengan penyediaan fasilitas kesehatan terutama Puskesmas dan Puskesmas Pembantu karena kedua fasilitas tersebut dapat menjangkau segala lapisan masyarakat hingga kedaerah terpencil. Upaya pemerintah mengutamakan pembangunan dibidang kesehatan mempunyai beberapa kepentingan antara lain meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara luas yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan lebih dini lagi adalah untuk menurunkan angka kematian bayi/balita.
Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang baik selain dengan penyediaan berbagai fasilitas kesehatan, juga melalui penyuluhan kesehatan agar masyarakat dapat berprilaku hidup sehat. Adapun upaya untuk menilai keberhasilan pembangunan dibidang kesehatan salah satunya adalah dengan berdasarkan situasi derajat kesehatan. Oleh karena itu derajat kesehatan merupakan keharusan guna menilai hasil pelaksanaan program kesehatan yang dijalankan. Derajat kesehatan merupakan salah satu ukuran kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia. Sebagaimana lazimnya untuk menggambarkan derajat kesehatan digunakan indikator kualitas utama seperti angka kematian, kesakitan, kelahiran, status gizi dan lain-lain. Guna menilai keberhasilan pembangunan kesehatan maupun sebagai dasar dalam menyusun rencana untuk masa yang akan datang mutlak diperlukan analisa situasi derajat kesehatan tersebut.
Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang baik selain dengan penyediaan berbagai fasilitas kesehatan, juga melalui penyuluhan kesehatan agar masyarakat dapat berprilaku hidup sehat. Adapun upaya untuk menilai keberhasilan pembangunan dibidang kesehatan salah satunya adalah dengan berdasarkan situasi derajat kesehatan. Oleh karena itu derajat kesehatan merupakan keharusan guna menilai hasil pelaksanaan program kesehatan yang dijalankan.
Derajat kesehatan merupakan salah satu ukuran kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia. Sebagaimana lazimnya untuk menggambarkan derajat kesehatan digunakan indikator kualitas utama seperti angka kematian, kesakitan, kelahiran, status gizi dan lain-lain. Guna menilai keberhasilan pembangunan kesehatan maupun sebagai dasar dalam menyusun rencana untuk masa yang akan datang mutlak diperlukan analisa situasi derajat kesehatan tersebut. Dalam analisa sejauh mungkin diungkapkan tentang faktor-faktor seperti lingkungan, perilaku dan upaya pelayanan kesehatan yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat dan penyebaran menurut waktu, tempat kejadian sehingga dapat dibuat pula kecenderungan untuk masa yang akan datang.
Derajat Kesehatan yang optimal akan dilihat dari unsur kualitas hidup serta unsur-unsur mortalitas dan yang mempengaruhinya seperti morbiditas dan status gizi. Untuk kualitas hidup yang digunakan sebagai indikator adalah Angka Kelahiran Hidup Waktu Lahir, sedangkan untuk mortalitas telah disepakati yakni Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup, Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup dan Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup.
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan.
a) Pembangunan kesehatan yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah kita untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat untuk selalu sehat adalah merupakan tujuan utama. Dalam mengantisipasi tantangan yang akan datang untuk menuju kondisi yang diinginkan, secara terus menerus kesehatan mengembangkan peluang dan inovasi baru.
b) Masalah kesehatan dan kesejahteraan sosial belum menjadi prioritas bagi pembangunan negara. Pembangunan kesehatan di Indonesia juga belum berdasarkan nilai relijius yang paripurna.
c) Pemerintah dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah dengan penyediaan fasilitas kesehatan terutama Puskesmas dan Puskesmas Pembantu karena kedua fasilitas tersebut dapat menjangkau segala lapisan masyarakat hingga kedaerah terpencil. Upaya pemerintah mengutamakan pembangunan dibidang kesehatan mempunyai beberapa kepentingan antara lain meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara luas yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan lebih dini lagi adalah untuk menurunkan angka kematian bayi/balita.
B. Saran.
a) Setelah membaca makalah ini, penulis berharap pembaca lebih mendapatkan pengetahuan tentang kesehatan dalam kehidupan sehingga pembaca dapat lebih dapat menjaga kesehatan.
b) Upaya sebaiknya dilakukan pemerintah dan kita sebagai kesehatan masyarakat patutnya, terus melakukan perbaikan-perbaikan demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya bagi masyarakat miskin. Akhirnya, semoga penyusunan makalah ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.
DAFTAR PUSTAKA
Bedjo, “Strategi Utama Pembangunan Kesehatan” http://andrew57.wordpress.com/2006/03/12/strategi-utama-pembangunan-kesehatan/ 23 May 2009
Djoht, Djekky R., ” PENERAPAN ILMU ANTROPOLOGI KESEHATAN DALAM
PEMBANGUNAN KESEHATAN MASYARAKAT PAPUA” Irian Jaya, Universitas Cendrawasih, 2002.
Djokomoeljanto, Jsef Sri . R, “Peranan Endokrinologi Dalam Menunjang Pembangunan Kesehatan Nasional” http://eprints.undip.ac.id/173/1/R._Josef_Sri_Djokomoeljanto.pdf 23 Mei 2009.
Geno, Rachmad Pua, “REORIENTASI PARADIGMA PEMBANGUNAN KESEHATAN ” http://puageno.multiply.com/journal/item/15/Reorientasi_Paradigma_Pembangunan_Kesehatan 23 May 2009
Qauliyah, Asta, “Menggagas Agenda Reformasi Kesehatan” http://astaqauliyah.com/2008/02/16/menggagas-agenda-reformasi-kesehatan/ 23 Mei 2009.
Langganan:
Postingan (Atom)
